Pelantikan berlangsung di halaman Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Belitung Timur, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman dan Bendahara DPD I Golkar Babel Basit Cinda Sucipto.

Kedatangan kedua pengurus DPD I Golkar Babel disambut dengan pemasangan kain sal dan songket tradisional Belitong. Penyambutan juga dimeriahkan penampilan drumband.

Sejumlah unsur penyelenggara pemilu dan partai politik turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua KPU Belitung Timur, Ketua Bawaslu Belitung Timur, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta perwakilan Partai Hanura, Gerindra, PKS dan PAN.

Hadir pula Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Belitung Aly Satikin, sesepuh Golkar Belitung Timur, jajaran pengurus DPD II Golkar Beltim, serta organisasi kemasyarakatan AMPI Belitung Timur.

Tindak lanjut instruksi DPP

Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman mengatakan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi DPP Partai Golkar Nomor 11 Tahun 2026.

Instruksi itu mengarahkan jajaran Partai Golkar di daerah untuk melaksanakan musyawarah daerah, musyawarah kecamatan, serta musyawarah kelurahan dan desa yang dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan.

“Alhamdulillah ini yang pertama kalinya DPD kabupaten yang melaksanakan pelantikan sekabupaten,” kata Algafry seusai kegiatan.

Menurut Algafry, langkah yang dilakukan Golkar Belitung Timur menjadi bagian dari upaya mempercepat konsolidasi organisasi. Setelah kepengurusan tingkat kecamatan terbentuk, konsolidasi akan dilanjutkan ke tingkat desa dan kelurahan.

“Unsur kecamatan sebentar lagi akan melaksanakan muslur maupun musyawarah desa untuk melengkapi susunan pengurus. Sehingga konsolidasi daerah ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DPP,” ujarnya.

Algafry juga menyampaikan arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani agar kepengurusan partai di seluruh tingkatan dapat semakin solid.

Menurut dia, konsolidasi organisasi tidak hanya ditujukan untuk melengkapi struktur partai, tetapi juga memastikan kader lebih aktif berada di tengah masyarakat.

“Ini bentuk bagaimana beliau betul-betul ingin bersama-sama dengan seluruh kepengurusan ini, bersama-sama terjun ke masyarakat, bersama-sama membangun Partai Golkar ini supaya lebih solid, lebih maju, dan lebih bagus ke depannya,” kata Algafry.

Bidik tambahan kursi DPRD

Konsolidasi struktur tersebut juga dibarengi dengan target politik Partai Golkar Belitung Timur. Ketua DPD II Partai Golkar Beltim Nadiarsyah mengatakan penguatan kepengurusan hingga tingkat bawah diharapkan dapat meningkatkan soliditas partai dalam menghadapi agenda politik mendatang.

“Harapan ke depan ini untuk DPD Belitung Timur kita makin solid untuk segera memenangkan pelaksanaan pilkada maupun legislatif dan pilpres serta DPR pusat,” kata Nadiarsyah.

Nadiarsyah mengatakan Partai Golkar akan melanjutkan konsolidasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut diharapkan membuat partai semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita terus melaksanakan konsolidasi. Ini juga wujud daripada keseriusan kita selaku pengurus dalam rangka untuk lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Algafry optimistis penguatan struktur organisasi di bawah kepemimpinan Nadiarsyah dapat berdampak terhadap perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Belitung Timur.

Saat ini, Golkar memiliki tiga kursi di DPRD Belitung Timur. Partai tersebut menargetkan peningkatan perolehan kursi menjadi lima, bahkan enam kursi.

“Saya yakin optimis bahwasannya di bawah kepemimpinan Bang Nadi, DPD Golkar Belitung Timur akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saya yakin dari tiga kursi, tadi target beliau lima kursi bahkan bisa jadi enam kursi. Ini yang harus kita kejar,” kata Algafry.

Ia menilai target tersebut membutuhkan kesamaan langkah seluruh jajaran partai. Pengurus di setiap tingkatan diminta memperkuat konsolidasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Tidak ada alasan dan kata lain kecuali kita berjuang bersama untuk merebut hati rakyat ini supaya Partai Golkar bisa dipilih oleh rakyat,” ujar Algafry.

Tujuh pengurus kecamatan

Dalam pelantikan tersebut, tujuh ketua dan jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Beltim resmi dilantik.

Mereka adalah Zukariwanda sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Manggar, Yuli Pelandi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Gantung, Thamrin sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Simpang Pesak, Selvi Dwi Yanti, S.Sy., M.MKmt sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Dendang, Harliandi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Damar, Herawadi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Kelapa Kampit, dan Edi Suryadi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Simpang Renggiang.

Rangkaian pelantikan diawali pembacaan teks Pancasila oleh kader muda Golkar dari SOKSI dan pembacaan Ikrar Panca Bhakti Partai Golkar.

Surat keputusan penetapan pengurus kecamatan dibacakan secara bergantian oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Golkar Beltim Dwi Nanda Putra, Bendahara DPD II Golkar Beltim Zulchaidir, dan Sekretaris DPD II Golkar Beltim Sarjana.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus, kader, dan tamu undangan.

Pelantikan tersebut menjadi langkah awal konsolidasi Partai Golkar Belitung Timur untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput sekaligus mempersiapkan diri menghadapi agenda politik mendatang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD II Partai Golkar Belitung Timur itu dihadiri oleh jajaran pengurus partai bersama anak-anak yatim. Acara diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas bertambahnya usia Bahlil Lahadalia yang genap berusia 50 tahun.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Setelah doa bersama, prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan bersama anak-anak yatim. Potongan tumpeng kemudian dibagikan kepada para pengurus sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur.

Momentum tersebut juga diisi dengan penyerahan paket sembako kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kesempatan yang sama, anak-anak yatim bersama keluarga besar Partai Golkar Belitung Timur turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bahlil Lahadalia, seraya mendoakan agar Ketua Umum DPP Partai Golkar itu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam mengemban amanah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Belitung Timur, Dwi Nanda Putra, didampingi Sekretaris DPD II Partai Golkar Belitung Timur Sarjana, Bendahara DPD II Partai Golkar Belitung Timur Zulchaidir, serta Wakil Ketua Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga Muhammad Noor Masese, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan syukur dari seluruh jajaran pengurus kepada Ketua Umum Partai Golkar.

"Alhamdulillah pada hari Jumat ini kami segenap pengurus DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Belitung Timur mengucapkan kepada Bapak Ketua Umum kami dalam rangka ulang tahun beliau yang ke-50. Semoga beliau sukses dan sehat selalu. Ada pun sebelum kami melakukan acara tersebut, kami ada acara yaitu bingkisan, bingkisan serta doa bersama. Salah satunya pemotongan tumpeng tanda penghargaan untuk beliau dalam rangka ulang tahun tersebut dan santunan sembako kepada fakir dan miskin. Itu yang dapat kami laksanakan untuk DPD II Kabupaten Belitung Timur hari ini," kata Dwi Nanda Putra yang akrab disapa Erwin.

Menurut Erwin, peringatan ulang tahun Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum untuk menyampaikan doa dan ucapan selamat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pengurus di daerah untuk menebarkan manfaat melalui kegiatan sosial. Ia berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat terus menjadi bagian dari pengabdian Partai Golkar, sehingga kehadiran partai dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

 PT Simpoer Belitong 

www.bir.web.id

Komisaris Utama : 

Lisa Devianty

Penasehat Hukum : 

Muhammad Yusuf M.H.

Dewan Penasehat :

Samsul Arifin P.hd

Dewan Redaksi :      

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Sahrus Salis 

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur: Fendi Kuswandi                      

Fotografer : Supardi

Staf Redaksi&Periklana : 

Nining yuli

Tata Letak/Grafis : 

Hadi 

Bidang IT : 

Ahmad Syaifullah

Kepala Biro/Wartawan 

Propinsi Bangkabelitung      : Ayirah, Ade, Eric Amd, Hadi, Supardi, Hadi Kamal, Nining. Hermanzah, Alexander.

Propinsi Sumatera Selatan     : Rouzie Agus

Propinsi Kalimantan Barat     : Thalud SE

Propinsi Jawa Barat & DKI Jakarta : Ayu Cahyani Vawitri,Anggun Vabella Putri S.Pd,Ahmad Saifullah

Propinsi Jawa Timur           : Muhammad Yusuf M.H.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Reskiansyah, ST, MM, menekankan bahwa penyelesaian administrasi merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Belitung Timur. Menurutnya, administrasi yang tertib menjadi dasar agar aktivitas pertambangan rakyat berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepastian hukum.

"Yang paling utama yang kita utamakan adalah terkait tata tertib administrasinya dulu. Tata tertib administrasinya selesai baru kita masuk ke teknis, masuk ke finansial, masuk ke yang utama lagi lingkungan," ujar Reskiansyah usai menghadiri Sosialisasi Rencana Penerbitan dan Pengelolaan IPR di Ruang Pertemuan Kantor Camat Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dan mengumumkan blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada 22 Juli 2026. Tahapan berikutnya difokuskan pada penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengajuan IPR beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut Reskiansyah, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berlangsung secara tertib, mulai dari aspek legalitas, administrasi hingga ketentuan teknis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami mencoba memenuhi semuanya agar proses ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan nyaman. Harapan kami tentunya potensi-potensi hukum tidak terjadi pada kita semua. Itu yang paling utama," katanya.

Ia menambahkan, percepatan penerbitan IPR di Belitung Timur mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Belitung Timur agar wilayah WPR yang telah ditetapkan pemerintah pusat segera dapat dimanfaatkan masyarakat secara sah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjut dia, menargetkan sebagian izin pertambangan rakyat dapat diterbitkan sebelum akhir tahun 2026.

"Kami punya target juga di akhir tahun 2026 mudah-mudahan ada yang bisa diterbitkan. Karena itu seluruh dokumen pendukung sebagai persyaratan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu," ujarnya.

Reskiansyah mengatakan proses pengajuan IPR tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Oleh sebab itu, seluruh dokumen administrasi harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku agar permohonan izin dapat diproses.

"Proses ini bukan melalui manual, tetapi melalui sistem OSS. Artinya semuanya tersistem di dalam aplikasi. Nah, ini harus kita penuhi semua," ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan pendampingan kepada masyarakat maupun koperasi yang mengajukan IPR. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pemohon memahami seluruh tahapan perizinan hingga izin diterbitkan.

Reskiansyah menegaskan bahwa penerbitan IPR tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Belitung Timur.

"Kita tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga masa depan Belitung Timur. Mudah-mudahan ini bisa mensejahterakan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi kita semua," katanya.

Sosialisasi itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hardian SE, Kepala Bidang Pertambangan Bukan Logam dan Batuan Noprial Riady, Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Hadi SE, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung Timur Idwan Fikri ST. Kegiatan dipandu Kepala Cabang Wilayah Belitung ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Martoni ST sebagai moderator.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, anggota Komisi II DPRD Belitung Timur, Camat Gantung, Camat Manggar, para kepala desa di wilayah pertambangan rakyat, pengurus koperasi produsen pertambangan timah, serta masyarakat yang mengajukan permohonan IPR.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan kerja sama antara pemegang IPR dengan pihak lain, Reskiansyah menyebut pengaturannya masih menunggu regulasi lanjutan.

"Nanti diatur lagi di peraturan selanjutnya," kata Reskiansyah.

Ir Rudianto Tjen

Pelantikan diikuti pengurus ranting dari 39 desa di tujuh kecamatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Bendahara DPD PDI Perjuangan Babel Dessy Ayutrisna, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belitung Taufik Mardin, Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung Timur Fezzi Uktolseja, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Belitung Timur, serta jajaran pengurus partai.

Rudianto mengatakan konsolidasi dilakukan untuk menyamakan arah gerak seluruh kader agar mampu menjalankan fungsi partai sebagai pelayan masyarakat.

"Yang kita pastikan hari ini adalah seluruh pengurus memiliki kesepahaman dan tekad yang sama. Pengurus ranting harus menjadi agen partai yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara berjenjang hingga ke tingkat pusat," kata Rudianto.

Menurut dia, kader PDI Perjuangan harus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengisi struktur organisasi.

"Semua kader harus bergerak dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan konsolidasi merupakan agenda rutin yang terus dijalankan karena PDI Perjuangan merupakan partai kader.

"Pemilu ataupun tidak, PDI Perjuangan tetap melakukan konsolidasi. Setelah kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan terbentuk, kini penguatan dilakukan hingga tingkat ranting," kata Didit.

Ia mengatakan pengurus ranting selanjutnya akan membentuk kepengurusan anak ranting di tingkat dusun maupun lingkungan. Menurut Didit, struktur tersebut diperlukan agar penyerapan aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

"Pengurus ranting akan membentuk anak ranting sekaligus menjadi penghubung aspirasi masyarakat di tingkat desa maupun dusun agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme partai," ujarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung Timur Fezzi Uktolseja menyebut pelantikan kali ini mencakup seluruh pengurus ranting dari 39 desa di tujuh kecamatan.

Menurut Fezzi, pengurus ranting menjadi ujung tombak partai karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Ranting menjadi mata dan telinga partai di desa. Kami berharap seluruh pengurus tetap solid, kompak, dan mampu menyerap berbagai persoalan masyarakat untuk diteruskan ke tingkat kabupaten," kata Fezzi.

Ia menambahkan, pembentukan kepengurusan anak ranting di setiap dusun menjadi target berikutnya. Kepengurusan tersebut akan bertugas selama lima tahun sebagai bagian dari penguatan organisasi hingga tingkat paling bawah.

Melalui konsolidasi berjenjang, PDI Perjuangan berharap mampu memperkuat struktur partai sekaligus meningkatkan pelayanan politik dan penyerapan aspirasi masyarakat di Belitung Timur. (Salis)

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Dwi Nanda Putra, mengungkapkan bahwa sebanyak 69 kader dan simpatisan Partai Golkar akan berangkat ke Pangkalpinang untuk mengikuti dan menyaksikan pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Belitung Timur.

Hal tersebut disampaikan Dwi usai menghadiri rapat koordinasi yang digelar DPD II Partai Golkar Beltim pada Selasa (14/4/2026).

“Acara hari ini seizin dari Ketua DPD II Partai Golong Karya Belitung Timur. Kami rapat koordinasi berkaitan dengan pelantikan pengurus DPD II Partai Golong Karya Belitung Timur di Pangkal Pinang,” ujar Dwi Nanda Putra.

Ia menjelaskan, rapat tersebut bertujuan untuk menyusun dan memastikan kesiapan peserta dari tujuh kecamatan yang akan menghadiri pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 mendatang.

“Di tujuh kecamatan kami koordinasikan siapa saja yang ingin menghadiri. Alhamdulillah, kader-kader dan simpatisan yang akan berangkat lebih kurang berjumlah sekitar 60-an orang, tepatnya 69 orang,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada agenda pelantikan, rapat koordinasi juga membahas pelaksanaan musyawarah kecamatan (muscam) sebagai bagian dari penguatan struktur partai di tingkat kecamatan.

Dwi menyebut, Kecamatan Gantung telah lebih dulu melaksanakan muscam dan kini tinggal menunggu proses pelantikan pengurus sebagai tahap lanjutan.

“Sebagai sampel, yang telah dilaksanakan oleh pengurus pimpinan kecamatan di Kecamatan Gantung, itu sudah selesai dan tinggal menunggu pelantikan. Itu menjadi contoh tata cara pelaksanaan muscam di kecamatan lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen partai dalam mengimplementasikan semangat perubahan yang diusung.

“Karena kami menjunjung tinggi apa yang disampaikan pimpinan, bahwa tagline Partai Golongan Karya Belitung Timur adalah ‘pasti ada perubahan’, dan ini adalah bentuk implementasinya,” tegasnya.

Setelah seluruh muscam di tingkat kecamatan selesai, DPD II Golkar Beltim akan melanjutkan pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat desa guna memperkuat basis organisasi.

“Setelah kecamatan selesai, kami juga akan merekrut pengurus pimpinan desa untuk Partai Golkar,” pungkas Dwi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD II Golkar Beltim, termasuk Sekretaris Sarjana, Bendahara Zulchaidir, serta para pengurus pimpinan kecamatan.

Kanan Yoo Gunadi

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur menyatakan belum mengetahui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di SPDN PT Surga Belitung Indah. Staf Bidang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), Yoo Gunadi, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak Pertamina terkait hal tersebut.

“Jadi begini Pak, terkait ini tanggapan kami untuk rekom BBM itu dari dinas mengeluarkan untuk bulan kemarin itu berjumlah 313 ton jumlah BBM. Itu kita keluarkan berdasarkan dari permintaan nelayan untuk BBM mereka ke laut. Nah soal terkait pemotongan yang berjumlah 80 ton ya, 80 ton itu kami tidak mengetahui dan juga dari pihak Pertamina pun tidak ada informasi ataupun konfirmasi terkait ini,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa jumlah nelayan yang menjadi dasar pengajuan BBM masih tetap, tidak mengalami perubahan, yakni sebanyak 275 kapal. Data tersebut telah disampaikan melalui aplikasi X-Star milik Pertamina. “Dari jumlah nelayan itu tidak ada mengalami perubahan ataupun pengurangan jumlah nelayan, masih tetap sama di 275 jumlah nelayan, kapalnya yang dipakai, 275 berdasarkan data yang kami ajukan melalui aplikasi X-Star Pertamina,” jelasnya.

Terkait adanya laporan dari nelayan, Yoo Gunadi menyebut hingga kini belum ada pengaduan resmi yang diterima oleh dinas. “Tidak ada. Jadi selama ini tidak ada. Yang kami tahu, kami menggunakan rekomendasi untuk BBM di SPDN PT SBI ini berjumlah 313 ton per bulan. Itu tidak mengetahui bahwa adanya pemotongan ataupun pengurangan dari pihak Pertamina. Kalau dari nelayan sendiri sampai saat ini belum ada. Belum ada yang melaporkan terkait pengurangan kuota jumlah BBM yang biasa mereka ambil di POM tersebut,” katanya.

Meski belum menerima laporan, pihaknya tetap akan mengambil langkah koordinasi apabila pengurangan kuota tersebut terbukti signifikan. Ia menyebut dinas akan melakukan pengecekan langsung ke Pertamina untuk mengetahui penyebabnya. “Kalau memang ini nantinya pengurangan yang terjadi terlalu signifikan hampir 80 ton, mungkin dari dinas akan melakukan cross-check ke Pertamina apa yang menjadi kendala sehingga rekomendasi yang kita keluarkan itu jauh berkurangnya hampir dari 80 ton. Ya kita cek ke Pertamina lagi gimana permasalahannya, apakah memang ada pemotongan kuota dari Pertamina sana atau ada teknis lainnya,” pungkasnya.

Muhammad Noor Masese

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Pengurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, menuai sorotan dari aktivis pemerhati nelayan, Muhammad Noor Masese. Ia menilai penurunan distribusi dari 300 ton menjadi 220 ton per bulan berpotensi mengganggu aktivitas melaut dan memicu keresahan di kalangan nelayan.

M Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kebutuhan BBM nelayan telah dihitung berdasarkan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung Timur, yakni sekitar 313 ton per bulan untuk melayani 275 kapal dengan ukuran yang bervariasi. “Realisasi dari Pertamina sebelumnya berada di angka 300 ton dan berjalan lancar. Namun beberapa bulan terakhir, pasokan yang masuk ke SPDN PT Surga Belitung Indah hanya 220 ton. Artinya terjadi pengurangan sekitar 80 ton, dan ini sangat signifikan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia mempertanyakan alasan di balik pengurangan tersebut, mengingat kebutuhan nelayan tidak mengalami penurunan. Bahkan, menurutnya, kondisi di lapangan justru menuntut nelayan melaut lebih jauh. “Pertanyaan kami, ke mana 80 ton itu? Kenapa dipotong? Ini harus ditelusuri karena potensi gejolak di nelayan sudah mulai terlihat. Jangan sampai berdampak negatif,” tegasnya.

Menurut M Nur, keterbatasan BBM akan langsung memengaruhi produktivitas nelayan, karena tidak ada alternatif pembelian bahan bakar saat berada di laut. “Nelayan tidak bisa membeli solar di tengah laut. Artinya, jika pasokan dikurangi, ini seperti membatasi mereka untuk melaut dan bekerja,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD Belitung Timur untuk segera merespons persoalan ini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia menilai langkah cepat sangat diperlukan sebelum muncul reaksi luas dari nelayan. “Apa yang direkomendasikan DKP itu sudah melalui proses verifikasi dan merupakan kebutuhan layak nelayan. Jadi harus menjadi acuan,” jelasnya.

Selain itu, M Nur menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak Pertamina agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa DKP atau pihak SPDN yang memotong. Padahal ini berasal dari Pertamina. Minimal harus ada penjelasan resmi, baik ke DKP maupun ke pihak SPDN, terkait alasan pengurangan tersebut,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa transparansi menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas di kalangan nelayan. “Jangan ada pembiaran. Jika memang ada pengurangan, sampaikan alasannya secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan nelayan,” pungkasnya.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — DPRD Kabupaten Belitung Timur mengupayakan penyelesaian yang adil dan solutif atas kasus pemutusan aliran listrik yang menimpa warga Desa Lalang Jaya. Komitmen tersebut disampaikan Husaini Rasyid saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN ULP Manggar, Camat Manggar, serta pelanggan yang mengadukan persoalan tersebut, Senin (13/4/2026).

“Jadi, intinya dalam rapat dengar pendapat ini, kami memintakan kepada pihak PLN memberikan sebuah solusi. Mungkin dalam kesempatan ini sebuah kebijakan kepada pelanggan, karena memang persoalan ini cukup rumit,” ujar Husaini Rasyid.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Aspuria, pelanggan PLN yang mengalami pemutusan listrik di kediamannya. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Komisi I dan II DPRD Beltim, pihak PLN ULP Manggar, Camat Manggar, serta Aspuria bersama pendamping.

Dalam arahannya, Husaini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara kedua pihak dengan melibatkan pemerintah kecamatan sebagai pendamping guna mencari titik temu penyelesaian.

“Jadi kami memintakan kedua belah pihak ini bagaimana melakukan dwi partit, bahkan tripartit. Kami juga akan mendisposisikan kepada pihak kecamatan untuk mendampingi pelanggan, mendampingi Bu Aspuria ini,” lanjutnya.

Ia juga menilai persoalan ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi PLN, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembenahan administrasi pelanggan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Dan kami berharap mungkin dalam kesempatan ini menjadi sebuah pembelajaran dari pihak PLN agar pos pelayanan-pos pelayanan, kemudian merapikan administrasi pelanggan-pelanggan ini sehingga tidak terjadi lagi. Sesungguhnya sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan terpendam yang belum muncul ke permukaan terkait dengan persoalan pelanggan-pelanggan PLN. Semoga ini menjadi titik tolak bagaimana melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pelanggan,” tegasnya.

Sementara itu, Aspuria menjelaskan bahwa langkahnya mengadu ke DPRD dilatarbelakangi keberatan atas kebijakan yang diterimanya setelah listrik di rumahnya diputus.

“Alasan ini dibawa ke DPR karena dari pihak PLN sudah memutuskan listrik, terus kita numpang sama tetangga dipermasalahkan lagi. Mereka ingin rumah kita itu diputus dengan harus membayar administrasi 36 juta baru bisa terpasang kembali. Dengan keberatan kayak gitu akhirnya aku minta tolong dengan DPR supaya rakyatnya bisa terbantulah,” kata Aspuria.

Ia berharap pemasangan listrik dapat kembali dilakukan dengan biaya sesuai ketentuan resmi tanpa adanya beban denda yang tinggi.

“Solusinya aku minta rumah aku dipasang listriknya dengan biaya tertera di PLN. Jangan sampai diminta denda sampai Rp36 juta, itu kan keberatan. Nah itulah solusinya,” ujarnya.

Namun demikian, Aspuria mengaku hasil RDP belum memenuhi harapannya karena belum menghasilkan keputusan final.

“Dengan hasil yang tadi itu, kurang puas. Belum ada keputusan. Jadi masih tindak lanjut. Dikirain akan selesai hari ini. Tapi kita ngikutin prosedur yang ada,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala ULP Manggar, Budiman, menyampaikan bahwa jalannya RDP berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan proses mediasi.

“Saya dari PLN ULP Manggar menyampaikan dari kesimpulan hasil rapat RDP di DPR Kabupaten Belitung Timur, yang mana hasil pada siang hari ini cukup baik berjalan lancar. Dari sisi kesimpulan, baik dari DPRD, pihak pelanggan, Camat Manggar dan PLN, secara mediasinya cukup baik dan untuk akhirnya akan dilanjutkan dengan mediasi serta kemungkinan keringanan di sisi pelanggan,” kata Budiman.

Terkait dugaan pelanggaran, ia menegaskan bahwa tindakan PLN telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

“Intinya kalau di sisi PLN terkait dengan temuan itu sesuai dengan SOP saja. Sesuai dengan SOP standarnya, itu berjalan dengan baik. Dari sisi pelanggan mendampingi dan dari hasil lapangan pun cukup baik dan tidak ada apa-apa, dan itu pelanggan kooperatif juga,” jelasnya.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, menyatakan bahwa jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah disampaikan secara menyeluruh dan kini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Hal ini diungkapkannya usai Rapat Paripurna XVII Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang digelar di ruang sidang DPRD Beltim, Senin (13/4/2026).

“Ya, hari ini kan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. Itu memang pandangan umum fraksi kan seminggu yang lalu, dan hari ini sudah dijawab semua oleh Pak Wakil Bupati yang mewakili Bupati Belitung Timur,” ujar Fezzi kepada awak media.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait dua Raperda Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Beltim, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Menurut Fezzi, DPRD akan segera menindaklanjuti dengan pembahasan mendalam terhadap kedua Raperda tersebut, termasuk melibatkan perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan lebih rinci.

“Setelah ini kami akan melakukan pembahasan terhadap dua peraturan daerah ini. Nanti dalam pembahasan mungkin akan memanggil pihak-pihak pemerintah daerah terkait dua raperda ini. Mudah-mudahan kegiatan pembahasan raperda ini bisa berjalan baik dan lancar,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan peraturan daerah sangat dibutuhkan sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

“Karena memang peraturan daerah ini sangat diperlukan,” tutup Fezzi.