Pasokan BBM Nelayan Manggar Berkurang, Aktivis Soroti Dampak dan Minta Klarifikasi Pertamina

Muhammad Noor Masese

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Pengurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, menuai sorotan dari aktivis pemerhati nelayan, Muhammad Noor Masese. Ia menilai penurunan distribusi dari 300 ton menjadi 220 ton per bulan berpotensi mengganggu aktivitas melaut dan memicu keresahan di kalangan nelayan.

M Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kebutuhan BBM nelayan telah dihitung berdasarkan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung Timur, yakni sekitar 313 ton per bulan untuk melayani 275 kapal dengan ukuran yang bervariasi. “Realisasi dari Pertamina sebelumnya berada di angka 300 ton dan berjalan lancar. Namun beberapa bulan terakhir, pasokan yang masuk ke SPDN PT Surga Belitung Indah hanya 220 ton. Artinya terjadi pengurangan sekitar 80 ton, dan ini sangat signifikan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia mempertanyakan alasan di balik pengurangan tersebut, mengingat kebutuhan nelayan tidak mengalami penurunan. Bahkan, menurutnya, kondisi di lapangan justru menuntut nelayan melaut lebih jauh. “Pertanyaan kami, ke mana 80 ton itu? Kenapa dipotong? Ini harus ditelusuri karena potensi gejolak di nelayan sudah mulai terlihat. Jangan sampai berdampak negatif,” tegasnya.

Menurut M Nur, keterbatasan BBM akan langsung memengaruhi produktivitas nelayan, karena tidak ada alternatif pembelian bahan bakar saat berada di laut. “Nelayan tidak bisa membeli solar di tengah laut. Artinya, jika pasokan dikurangi, ini seperti membatasi mereka untuk melaut dan bekerja,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD Belitung Timur untuk segera merespons persoalan ini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia menilai langkah cepat sangat diperlukan sebelum muncul reaksi luas dari nelayan. “Apa yang direkomendasikan DKP itu sudah melalui proses verifikasi dan merupakan kebutuhan layak nelayan. Jadi harus menjadi acuan,” jelasnya.

Selain itu, M Nur menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak Pertamina agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa DKP atau pihak SPDN yang memotong. Padahal ini berasal dari Pertamina. Minimal harus ada penjelasan resmi, baik ke DKP maupun ke pihak SPDN, terkait alasan pengurangan tersebut,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa transparansi menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas di kalangan nelayan. “Jangan ada pembiaran. Jika memang ada pengurangan, sampaikan alasannya secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan nelayan,” pungkasnya.